Soal SKB Analis Kebijakan dan Pembahasannya

Kabar Buruk Pejuang NIP, BKN Pastikan Tak Ada Rekrutmen CPNS 2020, Cek Jadwal Terbaru SKB CPNS 2019

Halo para pejuang NIP!
Setelah sudah melalui tes SKD, sekarang saatnya berjuang lagi di tahap akhir SKB ya...

Berikut adalah kumpulan soal dan pembahasan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) Ahli Pratama Analis Kebijakan. Soal SKB bidang dibuat oleh masing-masing instansi pembina jabatan, berdasarkan Permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu dan dikombinasikan dengan bidang pendidikan yang terkait dengan jabatan tersebut. 


Materi yang akan keluar, 80% tentang materi kuliah pada jurusan analisis kebijakan publik, 20% tentang permenpan & angka kredit dan pengetahuan umum tentang kebijakan pemerintahan jokowi.


Contoh Soal :

1. Kebijakan Publik diartikan ebagai.........

a.       Aspirai dan tindakan politik dalam aktivita politiknya

b.      Semua tindakan negara

c. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang

d.      Pilihan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan elit politik

2. Perhatikan contoh berikut :

a.       Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang

b.      Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang

c.       Kebijaksanaan dengan oembuat kebijaksanaan satu orang

d.      Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan banyak orang

3.  Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai.......

a.  Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama

b.    Serangkaan tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu.

c.        Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai

d.       Suatu pemecahan masalah tertentu

4. Pada hakikatnya, kepentingan publik (public interest) merupakan.......

a.       Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni

b.      Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya

c.       Semua harta negara

d.      Segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya

5. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik.....

a.       Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara

b.      Bertugas menjalankan kebijakan negara

c. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat

d.      Membangun institusi politik dalam negara

 

6. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi administrator publik adalah.....

a.   Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara

b.      Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik

  • c.    Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik

d.      Semata-mata melaksanakan kebijakan publik  

7. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan merupakan.......

a. Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang

b.    Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan

c.       Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara

d.      Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip-prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan.

 

8. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah.......

a.  Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi

b.  Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat

c.       Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat

d. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut

9. Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance, antar aktor politik melakukan tawar menawar dan negosiasi, sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangu kepentingan kebijakan (policy stakeholder), perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan....

a.       Kepemimpinan yang berwibawa

b.      Penegak hukum yang cerdas

c.       Pengetahuan hukum yang luas

d.      Sistem nilai etika yang kuat

10. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklarifikasi aktivitas gladiator adalah....

a.      Ikut memilih

b.      Meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif

c.     Menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu

d.      Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu

 

 

Pembahasan :

1. C. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang

2. A. Contoh kebijakan dengan satu orang yaitu presiden yang kebijakannya berdampak kepada banyak orang yakni jajaran Menteri Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lapindo serta masyarakat umum korban Lapindo

3. C. Karakteristik pembuatan keputusan adalah suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai, hal inilah yang membedakan pembuatan keputusan dengan pembuatan kebijakan.

4. D. Hakikat kepentingan publik (public interest) adalah segala sesuatu (agregasi) yang dianggap publik sebagai kepentingannya

5. A. Fungsi politik dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi

6. B. Menurut Riggs, aparatur negara dalam fungsi administrator publik adalah melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik

7. D. Administrasi pembangunan adalah wujud administrasi negara yang lebih maju dan prinsip-prinsip administrasi negara diterapkan oleh administrasi pembangunan

8.A. Kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antarnilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah mengarikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi

9. D. Sistem nilai etika yang kuat menjadi landasan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang didukung para pemangku kepentingan kebijakan

10. B. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator adalah meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif.

 


Comments